ceriatv.co.id,PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh anak di kota ini. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, resmi meluncurkan program Zero Putus Sekolah pada Jumat (25/7/2025) sore di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Ahmad Yani.
Acara tersebut dihadiri ratusan kader dari seluruh kelurahan, para camat, serta lurah se-Kota Pekanbaru.Program ini dirancang untuk membantu anak-anak yang selama ini tidak bisa melanjutkan pendidikan karena kendala ekonomi, sosial, atau administratif. Melalui inisiatif ini, Pemko berupaya memastikan setiap anak di Pekanbaru mendapat kesempatan mengenyam pendidikan formal.
Yang menarik, Pemko melibatkan kader Posyandu sebagai garda terdepan dalam proses pendataan anak putus sekolah. Menurut Wali Kota Agung Nugroho, para kader ini memiliki kedekatan langsung dengan warga, sehingga mampu mendeteksi kondisi di lapangan secara lebih akurat.
“Kami melibatkan kader Posyandu karena mereka yang paling memahami situasi warga di lingkungan masing-masing. Kami tak ingin hanya mengandalkan data dari Dinas Pendidikan semata,” ujar Agung dalam sambutannya.
Ia menambahkan, pendekatan langsung dari rumah ke rumah dianggap lebih efektif untuk menemukan anak-anak yang belum terdata secara formal. Oleh karena itu, pendataan dilakukan melalui pendekatan sosial berbasis lingkungan, bukan hanya lewat jalur birokrasi.
Sasaran utama program ini adalah anak usia SD hingga SMP yang tidak lagi bersekolah atau belum pernah mengakses pendidikan formal, baik karena keterbatasan ekonomi maupun dokumen administrasi. Program ini juga mencakup anak-anak dari keluarga rentan—termasuk yatim, piatu, atau yatim piatu—serta mereka yang mengalami hambatan psikososial.
Dalam pelaksanaannya, Agung menegaskan pentingnya ketepatan dan kejujuran data. Ia tidak ingin pendataan hanya menjadi formalitas tanpa hasil nyata di lapangan.
Sebagai bentuk motivasi, Pemko Pekanbaru mengadakan sayembara pendataan bagi para kader Posyandu. Kader yang berhasil menemukan dan melaporkan jumlah anak putus sekolah terbanyak akan memperoleh penghargaan khusus.
“Kader yang paling banyak menemukan anak putus sekolah akan kami beri hadiah berupa studi banding ke Provinsi Sumatera Barat,” ungkapnya.
Program pendataan dimulai pada hari peluncuran, dan penyerahan data tahap pertama dijadwalkan paling lambat 10 Agustus, sementara tahap kedua akan berakhir 15 Agustus 2025. Semua hasil pendataan akan diverifikasi oleh tim Pemko untuk memastikan keakuratan serta kelayakan calon penerima program.( BP)