ceriatv.co.id,KEPULAUAN MERANTI – Anggota Komisi XII DPR RI, Iyeth Bustami, kembali meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Gogok Darussalam, Kabupaten Kepulauan Meranti, bersama rombongan Kementerian Lingkungan Hidup (LH). Kunjungan ini dilakukan untuk mencari solusi atas persoalan sampah di daerah tersebut, terutama kondisi TPA yang telah melebihi kapasitas.
Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat bersama Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu. Melalui kunjungan langsung ini, Iyeth berharap dapat ditemukan langkah konkret untuk mengatasi persoalan pengelolaan sampah di Kepulauan Meranti.
Iyeth Bustami mengatakan, peninjauan bersama pihak kementerian menjadi bagian dari upaya mendorong penyelesaian persoalan sampah yang selama ini dihadapi masyarakat Meranti.
Sementara itu, Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup, Vinda Damayanti Ansjar, menilai persoalan sampah di Kepulauan Meranti cukup kompleks. Menurutnya, sampah yang selama ini ditumpuk tanpa melalui proses pengolahan menyebabkan TPA mengalami kelebihan kapasitas sekaligus berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan di sekitarnya.
Untuk mengurangi timbunan sampah, Vinda menekankan pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri, dimulai dari pemilahan sampah organik dan anorganik.
Ia menjelaskan, sekitar 50 persen sampah organik diharapkan dapat diolah langsung dari rumah tangga. Sementara itu, sampah anorganik dapat dipilah untuk didaur ulang atau dikelola melalui fasilitas pengolahan yang sesuai.
Selain itu, Vinda meminta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyiapkan rencana induk pengelolaan sampah sebagai pedoman penanganan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Pihak Kementerian Lingkungan Hidup juga akan mengkaji teknologi pengolahan sampah yang tepat untuk diterapkan di Kepulauan Meranti. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi timbunan sampah, mengatasi kelebihan kapasitas TPA Gogok, serta meminimalkan dampak terhadap lingkungan.
Melalui peninjauan ini, pemerintah daerah, DPR RI, dan Kementerian Lingkungan Hidup diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam merumuskan langkah penanganan sampah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kepulauan Meranti.(is)